JAKARTA, Islamipedia – Setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada MPR pada Kamis (12/11/2026), muncul pertanyaan yang banyak dicari pembaca: bagaimana kursi wakil presiden diisi kembali? Siapa yang mengusulkan, siapa yang memilih, dan berapa lama prosesnya?
Artikel ini merangkum alurnya berdasarkan konstitusi dan keterangan resmi pimpinan MPR. Untuk kronologi lengkap peristiwanya, baca Gibran Mundur dari Kursi Wapres: Kronologi, Proses Pengganti, dan Renungan tentang Amanah.
Dasar hukum: Pasal 8 UUD 1945
Aturan pokoknya ada di Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
Artinya, ada pembagian peran yang jelas. Presiden mengusulkan dua nama, sedangkan MPR yang memilih satu di antaranya. Wakil presiden pengganti tidak ditunjuk langsung oleh Presiden dan tidak dipilih lewat pemilu ulang.
Alur pengisian kursi wakil presiden
1. Surat pengunduran diri diterima MPR. Gibran menyerahkan suratnya langsung kepada pimpinan MPR di kompleks parlemen. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan kursi wakil presiden kosong sejak Gibran menyatakan mundur.
2. MPR menyurati Presiden. MPR memberitahukan kekosongan jabatan kepada Presiden Prabowo Subianto dan meminta dua nama calon pengganti, lengkap dengan berkas persyaratan pencalonan.
3. Presiden mengajukan dua nama. Menurut Muzani, Presiden diberi waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan. Sebagian media menulis batas ini sebagai 14 hari kerja, jadi pembaca disarankan merujuk pada keterangan resmi MPR untuk hitungan pastinya.
4. Verifikasi berkas calon. MPR menyiapkan tim verifikasi untuk memeriksa berkas calon, serta tim ad hoc yang menyusun draf ketetapan MPR.
5. Rapat gabungan dan penjadwalan paripurna. MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11) untuk membahas, antara lain, jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden.
6. Sidang paripurna memilih satu dari dua nama. Muzani menyebut MPR punya waktu paling lambat 60 hari untuk mendapatkan wakil presiden definitif. Pimpinan MPR juga membuka peluang proses dipercepat, bahkan pemilihan hingga pelantikan bisa berlangsung dalam satu rangkaian sidang paripurna.
Catatan istilah: “mundur” atau “berhenti”?
Dalam percakapan publik, istilah yang dipakai adalah “mundur”. Namun, salah satu unsur pimpinan MPR menyebut istilah yang lebih tepat secara konstitusional adalah “berhenti”. Surat Gibran sendiri menyatakan ia berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri. Perbedaan istilah ini penting karena Pasal 8 UUD 1945 memakai kata “berhenti”.
Yang belum diketahui
Per tulisan ini diterbitkan, nama calon pengganti belum diumumkan. Sejumlah nama memang beredar di media, tetapi itu masih wacana dan bukan keputusan Presiden maupun MPR. Alasan pengunduran diri juga tidak tercantum dalam surat, menurut Ketua MPR. Kami tidak berspekulasi soal itu.
Renungan: musyawarah dalam urusan bersama
Pengisian kursi wakil presiden berjalan lewat forum permusyawaratan. Islam menempatkan musyawarah sebagai nilai penting dalam urusan bersama. Allah SWT memuji orang beriman yang urusannya diputuskan lewat musyawarah (QS. Asy-Syura: 38):
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
Dalam ayat lain, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan bersama (QS. Ali Imran: 159):
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
Selain itu, jabatan publik adalah amanah yang harus disampaikan kepada yang berhak dan dijalankan dengan adil (QS. An-Nisa: 58):
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah wakil presiden baru dipilih lewat pemilu?
Tidak. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, wakil presiden pengganti dipilih MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Berapa lama batas waktunya?
MPR punya waktu paling lambat 60 hari. Menurut Ketua MPR, Presiden diberi waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama sejak surat permintaan MPR terbit.
Apakah proses bisa lebih cepat dari 60 hari?
Bisa. Pimpinan MPR membuka peluang pemilihan dan pelantikan dilakukan dalam satu rangkaian sidang paripurna.
Apakah ini sama dengan pemakzulan?
Bukan. Rapat paripurna DPR untuk usulan Hak Menyatakan Pendapat batal digelar setelah Gibran menyerahkan surat ke MPR, sehingga proses pemakzulan tidak berjalan.
