JAKARTA, Islamipedia – Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden RI kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Surat itu diterima Ketua MPR Ahmad Muzani.
Kronologi
Peristiwa ini berlangsung dalam beberapa hari. Pada Selasa (10/11), Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran menyatakan niat mundur kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan sekitar dua setengah jam. Niat itu muncul di tengah dinamika terkait putusan MK dan MA tentang dokumen pendidikan Gibran, yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA tersebut tidak sah.
Tekanan politik juga menguat di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagai awal proses pemakzulan. Rapat paripurna DPR untuk usulan itu akhirnya batal digelar setelah Gibran menyerahkan surat ke MPR.
Pada Kamis, Gibran tiba di Gedung Nusantara III kompleks parlemen sekitar pukul 11.16 WIB dan diterima pimpinan MPR. Surat itu menyatakan ia berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri. Menurut Muzani, surat tersebut tidak mencantumkan alasan pengunduran diri. Muzani menegaskan kursi wakil presiden kosong sejak Gibran menyatakan mundur.
Sorenya, Presiden Prabowo mengumumkan pengunduran diri itu di Istana Merdeka dan menerimanya dengan berat hati.
Pernyataan Gibran
Lewat video di Instagram, Gibran menegaskan keputusannya bukan karena polemik ijazah. Ia mengaku memiliki dokumen pendidikan yang lengkap dan menyebut langkah ini bukan tanda ketidaksanggupan. Ia juga mengatakan keputusan itu diambil setelah pertimbangan panjang dan ia menyerahkan kembali mandat kepada rakyat. Ia pun meminta maaf atas harapan masyarakat yang belum dapat ia tuntaskan.
Proses pengganti
Menurut Muzani, MPR punya waktu paling lambat 60 hari untuk mendapatkan wakil presiden definitif. Presiden diberi waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon sejak MPR mengirim surat permintaan. MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11) untuk membahas jadwal paripurna pemilihan wakil presiden baru.
Suasana dan reaksi
Pengunduran diri ini diwarnai sejumlah insiden. Media melaporkan kericuhan di kawasan MPR Senayan dan relawan yang berdesakan menyambut Gibran di Istana Wakil Presiden, hingga gerobak es teh milik relawan nyaris ambruk. Tokoh politik pun bereaksi. Presiden ke-7 Joko Widodo menyatakan keluarganya tetap mendukung pemerintah.
Perspektif Islam: Jabatan sebagai Amanah
Peristiwa ini mengingatkan kita pada pesan Islam tentang kekuasaan sebagai amanah.
1. Jabatan adalah amanah dan akan dipertanggungjawabkan.
Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58 bahwa amanah harus disampaikan kepada yang berhak, dan bahwa hukum di antara manusia harus ditetapkan dengan adil:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
Rasulullah SAW juga bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829):
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
2. Pentingnya tabayyun.
Isu ini sarat kabar simpang siur di media sosial. Allah SWT memerintahkan orang beriman memeriksa kebenaran suatu berita sebelum menyebarkannya agar tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena kebodohan (QS. Al-Hujurat: 6):
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
Ayat lain mengingatkan agar kita tidak mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui (QS. Al-Isra: 36):
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
3. Adil dalam menilai.
Perbedaan sikap politik tidak boleh membuat kita berlaku zalim. Allah SWT memerintahkan kita tetap adil sekalipun terhadap pihak yang tidak disukai (QS. Al-Ma’idah: 8):
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
Ejekan antarsesama juga dilarang (QS. Al-Hujurat: 11):
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ
4. Musyawarah dan proses konstitusional.
Pengisian kursi wakil presiden berjalan lewat mekanisme MPR. Islam menempatkan musyawarah sebagai nilai penting dalam urusan bersama (QS. Asy-Syura: 38 dan QS. Ali Imran: 159):
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
5. Meneladani sikap bertanggung jawab.
Rasulullah SAW melarang meminta jabatan. Beliau mengingatkan bahwa orang yang mendapat jabatan karena memintanya akan diserahkan kepada dirinya sendiri, sedangkan yang mendapatkannya tanpa meminta akan ditolong (HR. Bukhari no. 7146 dan Muslim no. 1652):
لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا
Tulisan ini tidak menilai niat siapa pun. Kami mengajak pembaca mendoakan agar para pemimpin amanah dan mendoakan kebaikan bagi bangsa.
