Bagaimana hukum mengambil fasilitas kredit kendaraan maupun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui bank konvensional maupun lembaga pembiayaan berbasis bunga dalam pandangan syariat Islam? Pertanyaan ini sangat sering muncul di tengah masyarakat modern yang membutuhkan hunian atau kendaraan namun belum memiliki tunai secara penuh. Dalam tinjauan fikih muamalah, setiap transaksi keuangan yang melibatkan akad utang-piutang dengan tambahan bunga wajib disikapi secara hati-hati agar seorang Muslim terhindar dari praktik riba yang diharamkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami landasan hukum Islam mengenai transaksi kredit dan KPR secara komprehensif berdasarkan dalil yang shahih.
Pengertian Kredit dan KPR
Kredit secara umum adalah suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang atau membeli barang dengan janji pelunasan pada masa mendatang secara berangsur atau cicilan. Dalam konteks perumahan, Kredit Pemilikan Rumah atau yang sering disingkat KPR adalah skema pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan untuk membantu nasabah membeli rumah. Nasabah biasanya membayar uang muka terlebih dahulu, kemudian melunasi sisa harga rumah beserta margin keuntungan atau bunga tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama pihak penyedia dana.
Ruang lingkup permasalahan kredit dan KPR ini sangat luas dan menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama kebutuhan primer berupa tempat tinggal. Dalam praktiknya, lembaga keuangan konvensional menerapkan sistem bunga berbunga atau denda keterlambatan yang menjadi titik krusial dalam pembahasan fikih. Sementara itu, lembaga keuangan syariah menawarkan alternatif berupa akad jual beli dengan cicilan atau dikenal sebagai murabahah, serta kerja sama kepemilikan aset seperti musyarakah mutanaqisah. Perbedaan mendasar antara akad konvensional dan syariah inilah yang menentukan kehalalan atau keharaman suatu transaksi kredit di mata hukum Islam.
Dalil Al-Quran dan Hadits
Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kejelasan akad dan pelarangan praktik tambahan yang merugikan salah satu pihak dalam muamalah. Larangan utama yang berkaitan dengan kredit konvensional adalah adanya unsur riba yang terkandung dalam penetapan bunga pinjaman atau cicilan. Allah SWT telah menegaskan keharaman riba dalam firman-Nya:
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
Alladzina ya’kulunar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul-ladzi yatakhabbathuhu syaitanu min al-mass, dzalika bi-annahum qalu innamal-bay’u mitslu al-riba, wa ahallallahu al-bay’a wa harramar-riba.
Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Selain ayat tersebut, terdapat pula banyak keterangan dari sunnah Nabi Muhammad ﷺ yang mengutuk keras pelaku riba, baik pemberi, penerima, penulis, maupun saksinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah RA, beliau menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya, dan beliau bersabda bahwa mereka itu semuanya sama dalam dosa (HR. Muslim). Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk akad yang melibatkan riba secara tegas dilarang, sehingga umat Islam perlu memahami aturan terperinci mengenai Hukum Riba dalam Islam: Pengertian, Jenis, dan Dalilnya agar tidak terjebak dalam transaksi yang batil.
Pendapat Ulama
Para ulama dari berbagai mazhab fikih sepakat secara ijma bahwa tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang adalah riba yang diharamkan. Apabila suatu transaksi KPR murni merupakan pinjaman sejumlah uang dengan kewajiban mengembalikan ditambah bunga persentase tertentu setiap bulan, maka mayoritas ulama menilai akad tersebut haram karena termasuk riba qardh. Pendapat ini dipegang teguh oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali tanpa ada perbedaan pandangan yang berarti mengenai keharaman bunga pinjaman konvensional.
Namun demikian, para ulama kontemporer dan lembaga fatwa internasional memberikan pandangan khusus terkait jual beli secara cicilan atau angsuran. Menjual barang dengan harga tunai yang lebih murah dibandingkan harga cicilan hukumnya adalah mubah atau boleh, asalkan harga tersebut disepakati secara pasti sejak awal akad dan tidak mengalami perubahan atau penambahan akibat keterlambatan pembayaran. Pendapat mayoritas ulama kontemporer ini menjadi dasar pembentukan lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad murabahah, di mana bank membeli rumah yang diinginkan nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga lebih tinggi yang dicicil secara tetap tanpa ada denda bunga.
Hukum Kredit dan KPR dan Rinciannya
Berdasarkan paparan dalil dan pandangan mazhab fikih, hukum mengambil kredit atau KPR dapat dirinci menjadi dua kondisi utama. Pertama, KPR melalui bank konvensional yang menerapkan sistem bunga mengambang atau tetap dengan denda keterlambatan hukumnya adalah haram karena mengandung unsur riba yang tegas berdasarkan kesepakatan para ulama. Kedua, KPR melalui lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad jual beli cicilan tetap atau kerja sama sewa beli yang bersih dari denda riba hukumnya adalah halal dan diperbolehkan.
Terdapat beberapa syarat agar transaksi kredit atau KPR syariah sah dan terhindar dari pelanggaran syariat. Syarat tersebut antara lain barang yang dikreditkan harus benar-benar dimiliki oleh pihak penjual atau bank sebelum akad dilakukan, akad jual beli harus jelas dan mengikat pada satu harga tanpa ada perubahan di tengah jalan, serta tidak boleh ada penalti berupa denda uang yang bersifat riba apabila terjadi keterlambatan cicilan. Jika syarat-syarat ini terpenuhi dengan baik, maka cicilan rumah atau kendaraan menjadi jalan keluar yang aman bagi umat Islam.
Hikmah dan Solusi Praktis
- Memilih lembaga pembiayaan syariah resmi yang telah diawasi oleh dewan pengawas syariah untuk mendapatkan skema KPR yang sesuai dengan prinsip Islam.
- Menghindari segala bentuk pinjaman berbunga meskipun dalam keadaan darurat yang belum mencapai batas syar’i, serta mengutamakan menabung atau mencari alternatif pinjaman tanpa riba dari keluarga atau kerabat.
Kesimpulan
Transaksi kredit dan KPR pada dasarnya mubah apabila dilakukan melalui akad jual beli cicilan yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa melibatkan unsur bunga atau riba. Sebaliknya, KPR yang menggunakan sistem bunga konvensional diharamkan oleh para ulama karena tergolong dalam praktik riba yang besar dosanya di sisi Allah SWT. Untuk kasus pribadi yang lebih spesifik mengenai pemilihan produk perbankan atau kondisi keuangan tertentu, disarankan untuk bertanya langsung kepada ulama atau ustadz terpercaya, karena artikel ini disusun sebagai panduan umum dan bukan merupakan fatwa mutlak.
Wallâhu a’lam bish-shawâb.
Rujukan
- QS. Al-Baqarah: 275
- HR. Muslim
- Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab, Imam An-Nawawi
- Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd
